Nasional

Mantan Kepala Bappenas: Perbanyak Kepala Daerah Muda untuk Calon Pemimpin Nasional

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof A Chaniago, menilai harus banyak kepala daerah yang dipimpin anak muda. Tujuannya, kata Andrinof, untuk mencetak calon calon pemimpin nasional. Menurutnya, Indonesia mengalami krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatan calon, terlebih calon yang berkualitas.

Andrinof mengatakan ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit bibit unggul calon pemimpin. "Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas," ungkap Andrinof dalam diskusi Komunitas Aksi Literasi di Jakarta, Kamis (3/11/2022) malam. Mulai dari kepala daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, gerakan masyarakat sipil, BUMN, organisasi pengusaha, birokrasi, kejaksaan, TNI Polri hingga kampus.

"Kuncinya, jalur yang paling ideal untuk mendapat calon pemimpin nasional adalah dari kepala daerah berprestasi, mulai dari wali kota atau bupati hingga gubernur," papar dia. Andrinof mengatakan, tugas kepala daerah mengurus berbagai urusan publik dan selalu berinteraksi langsung dengan masyarakatnya. Di mana daerah menjadi tempat ujian evaluasi dan juga sebagai kontrol sosial.

Karena masyarakatnya memiliki memori kolektif apakah pemimpinnya sukses atau tidak. Terlebih, kepala daerah dalam satu periode masa jabatannya yang berprestasi harus diberi kesempatan untuk menimba ilmu di dunia internasional sekurang kurangnya 2 bulan tidak berturut turut, sehingga wawasannya global. "Misalnya jenjangnya pada usia 35 45 tahun jadi wali kota atau bupati, 45 55 gubernur, 40 65 tahun menteri, jadi presiden 50 60 tahun."

"Ada tahapan tahapan yang harus dilalui untuk menjadi pemimpin nasional," terangnya. Bahkan menurutnya, camat atau pejabat setingkat camat yang terbukti berprestasi, administrasi bagus hingga komunikasi bagus harus berani maju sebagai calon wali kota atau bupati. "Harus berani meninggalkan statusnya sebagai ASN. Mau jadi memimpin harus berani kehilangan karir di birokrasi."

"Kalah tak apa sudah ada modal. Dari salah satu saluran itu, akan lahir pemimpin pemimpin masa depan," kata dia. Andrinof menambahkan, perlu ada kelompok independen yang membangun dan mengelola talent pool bakal calon calon pemimpin nasional. Meskipun yang memiliki tanggung jawab rekrutmen, training, coaching dan uji tugas bagi bakal calon pemimpin, di antaranya parpol dan lembaga negara.

Seperti halnya yang mendorong pertama Jokowi dari pemimpin di Kota Solo, menapaki Gubernur Jakarta hingga akhirnya Presiden Indonesia dua periode. "Kualitas pemimpin itu yang pokok sekali harus memiliki kriteria kecerdasan emosional, kemampuan berfikir strategis, punya visi jelas, mengorganisasi, komunikasi dan mengambil keputusan. Pemimpin matang itu karena melalui perjalanan waktu," ungkapnya. Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjelaskan, leadership saja untuk kepemimpinan saat ini tidak cukup.

Di mana kehidupan dan perkembangan zaman semakin canggih, membutuhkan calon pemimpin yang memiliki followership kuat. "Tentu saja kenegarawanan. Sekarang anak anak semakin canggih dan lebih pinter. Harus pintar melihat, berfikir, belajar dan modifikasi," harapnya. Sementara Guru Besar Fakultas Psikologi UI, Prof Dr Hamdi Muluk menjelaskan, birokrasi akan mengasah kemampuan seseorang pemimpin ke jengjang lebih tinggi.

Sementara calon pemimpin perlu dicari, dikumpulkan, dilatih, dimentoring dibina dan seterusnya yang akan melahirkan pemimpin pintar. "Tesis menyebut, kenapa Singapura maju? Karena orang orang yang mengurus urusan publik dan orang mengurus urusan privat di korporasi tak ada ketimpangan." "Di sini timpang, orang orang baik masuk sektor privat, karena gaji bagus, intitusi lebih bersih, nyaman dan kondusif. Sementara institusi publik dikenal punya problem. Ini pekerjaan rumah kita," ungkap dia.

Related Posts

anies

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Kembali Pertegas Visinya Berantas Mafia di Indonesia

Indonesia, sebagai negara demokratis yang sedang berbenah, masih menghadapi tantangan besar dalam bentuk keberadaan mafia di berbagai sektor. Menghadapi realitas ini, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan telah kembali…

Gunakan 17 Skema, BNSP Sertifikasi Karyawan JW Marriott Surabaya

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Pegawai (BNSP) Miftakul Azis mengapresiasi LSP Rajawali Hospitality Nusantara (RHN) yang terus menggenjot sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya tenaga kerja…

Survei Y-Publica: Kepuasan terhadap Jokowi Stabil di atas 70 Persen

Temuan survei Y Publica menunjukan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), cenderung stabil meski di tengah situasi pandemi Covid 19 dan gejolak ekonomi global. Direktur Eksekutif Y…

Semangat Konferensi Asia Afrika Relevan Selesaikan Masalah Dunia: Termasuk Perang Rusia-Ukraina

Sejumlah peneliti dari sejumlah negara diundang untuk mendalami pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 yang diinisiasi Presiden Pertama RI Ir. Soekarno. Indonesia ingin menghidupkan kembali nilai nilai…

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan 9 Rekomendasi Terkait Kasus BLBI

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengeluarkan 9 rekomendasi atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Sidang Paripurna RI ke 4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022 2023….

APPI Temui TGIPF Kanjuruhan Bawa Aspirasi Soal Trauma Pemain Arema Hingga SOP Pengamanan

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menemui Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Senin (10/10/2022). Usai pertemuan, mereka diantar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *